Program Petani Milenial yang digaungkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial (medsos) menuai polemik baru, salah satunya hasil panen tidak dibayar pihak perusahaan yang ditunjuk Pemprov Jabar. Hal tersebut menyorot perhatian publik karena viral di media sosial (medsos).

"Program Petani Milenial mungkin dari sisi ide bagus, Pak Gubernur ingin anak-anak muda itu mencintai sektor pertanian dimana sekarang anak-anak muda lebih banyak senang bekerja di perkotaan daripada pertanian," kata Cecep dikonfirmasi detikJabar via sambungan telepon,Bahkan, cecep juga menghargai dan mengapresiasi program Petani Milenia yang digagas Ridwan Kamil itu.

"Tapi, tidak cukup di situ, program pembangunan pertanian bukan sekadar keinginan. Harusnya pemerintah membuat grand design dan roadmap bagaimana pembangunan pertanian kita secara nasional, provinsi dan kabupaten kota sehingga pertanian itu tidak ditinggalkan oleh generasi muda," jelasnya.

"Kalau sudah dibuat seperti itu, artinya sektor kehidupan pertanian menjanjikan, bahkan harus lebih menjanjikan dibanding daripada sektor industri lainnya. Kalau bisa artinya bagaimana sektor pertanian bisa diminati oleh generasi muda," ungkapnya.

Cecep juga menyebut dari sisi proses perencanaan program ini harusnya terukur by name, by adress, siapa melakukan apa, terus bagaimana manajemen risikonya. Menurutnya, jika timbul masalah, berarti ada kesalahan dalam proses perencanaannya.

"Kalau ini sudah direncanakan harusnya jadi komitmen, baik dari regulasi atau kebijakan. Tidak boleh dong hasil pertaniannya sudah ada tapi tidak ada yang menerima. Pemerintah harus tangung jawab, tidak bisa lepas tangan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, jangan sampai terjadi hal kontra produktif," paparnya.

"Dan program ini jangan sekedar booming dan mencari viral di medsos. Program pertanian harus dibenahi secara komprehensif dan ditata dengan baik agar menjadi program unggulan," jelasnya.

"Perbaiki sistem kehidupan pertanian kita, itu yang penting. Mau namanya petani milenial atau nama lain, pembangunan pertanian harus diperbaiki," tambahnya.

Selain itu, seperti yang diutarakan petani milenial Rizky Anggara asal Bandung Barat yang mana terjadi saling lempar kewenangan terjadi di lingkungan Pemprov Jabar, itu seharusnya tidak terjadi.

"Itu tidak boleh terjadi. Pemerintah harus hadir, makanya di perencanaan harus jelas pihak mana yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai kaum milenial sudah punya produk pertanian tapi dikejar-kejar bank (akibat utang tidak terbayar)," terangnya.

Selain itu, terkait pemodalan, pemerintah harus turut serta membantu para petani dan dalam pembuatan sebuah program harus berkelanjutan.

"Permodalan harusnya lewat BUMD. Atau kalau memungkinkan perlu bantuan modal khusus. Program ini bukan satu tahun, dua tahun, tapi berkelanjutan, jadi anak-anak muda akan senang dengan pertanian," ujarnya.
Agar permasalahan ini tak berlarut-larut, Cecep mengatakan sebaiknya Pemprov Jabar melakukan evaluasi sebelum melanjutkan program ini untuk generasi selanjutnya.

"Harusnya dievaluasi dulu, diperbaiki sistemnya, mana yang harus diperkuat dan mana yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi itu dilihat bagaiamana hasilnya, kelemahan-kelemahannya segera diperbaiki," pungkasnya.